Seperti telah ramai diberitakan, saat ini tengah terjadi konflik sengit antara
Indonesia dan Malaysia memperebutkan blok Ambalat dan East Ambalat di Laut
Sulawesi. Konflik ini terjadi menyusul klaim Malaysia atas wilayah itu.
Malaysia melalui perusahaan migasnya, Petronas, bahkan pada 16 Februari lalu
telah memberikan konsesi blok kaya migas itu kepada Shell (perusahaan patungan
Inggeris-Belanda). Nama lengkapnya, The Royal Dutch/ Shell Group. Menurut data
Ditjen Migas Departemen energi dan Sumber Daya Mineral, kawasan ini memang
mempunyai kandungan minyak yang sangat besar. Diperkirakan mencapai 700 juta
hingga satu miliar barel, sementara kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40
triliun kaki kubik (TCF). Klaim itu tentu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah
Indonesia yang merasa lebih dulu menguasai wilayah itu, apalagi sebelumnya
Indonesia juga telah memberikan konsesi pengelolaan migas blok Ambalat kepada
perusahaan Italia, ENI, serta Blok East Ambalat bagi perusahaan
Amerika Serikat (AS), Unocal.
Konflik itu dikhawatirkan makin meruncing karena kedua belah pihak kini telah
mengerahkan kekuatan angkatan bersenjatanya di kawasan sengketa. Bila tidak
disikapi secara hati-hati, bukan tidak mungkin akan timbul perang terbuka
diantara dua negeri muslim bertetangga.
Mewaspadai Konteks Global
Dalam konflik ini, hampir tidak ada pihak yang berupaya melihat bahwa ada
konspirasi yang berupaya membenturkan Indonesia dan Malaysia dalam konflik
abadi dan membuat negara-negara imperialis dapat melestarikan hegemoni dan
penjajahannya, baik secara langsung maupun lewat Singapura. Negara kecil ini
hanya kuat bila Indonesia dan Malaysia lemah akibat terus menerus berkelahi.
Situasinya mirip dengan Timur Tengah, dimana antarnegeri muslim terus
bertengkar memperebutkan wilayah dan daerah kaya migas, seperti antara Iran
dengan Irak, Irak dengan Kuwait, antar beberapa negara Teluk, Suriah dengan
Iran dan Lebanon, dan sebagainya. Memang hanya para konspirator yang akan
untung besar, terlepas dari apakah Indonesia atau Malaysia yang mendapatkan hak
atas kontrak bagi hasil (production sharing contract).
Indikasi adanya konspirasi itu bica dibaca di koran terbitan Amerika Serikat,
Los Angeles Times, edisi 4 Maret 2005, yang juga mengutip Wall Street Journal
edisi sehari sebelumnya. Dikabarkan Chevron-Texaco, raksasa migas terbesar
kedua di AS, sedang melirik Unocal (Union Oil Company of California). Ini kabar
lama, namun jadi kian nyaring tahun ini karena laba para raksasa migas
menggunung akibat melonjaknya harga minyak, sementara mereka mau menambah
cadangan minyak dan gasnya. Pada Januari 2005 raksasa migas RRC, China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC), serta Royal Dutch/ Shell Group mendekati
Unocal. Belum jelas siapa yang akan sukses mengakuisisi perusahaan migas
terbesar kedelapan AS itu.
Chevron-Texaco adalah pemilik perusahaan tambang minyak terbesar di Indonesia,
PT Caltex Pasific Indonesia, juga beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan
Caltex, baik di Indonesia, Singapura maupun negara-negara lain di Asia Pasifik
dan AS. Konsesi Chevron-Texaco (Caltex) diperkirakan melebihi 70 persen dari
total produksi minyak Indonesia. Salah satu konsekuensinya, pemerintah,
parlemen, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), pers dan ulama perlu kian
membuka mata mereka terhadap terjadinya monopoli dan oligopoli dalam
penambangan minyak, jika Unocal jadi dibeli pemilik Caltex. Ironisnya, produksi
Pertamina tidak sampai sepuluh persen total produksi nasional. Adapun CNOOC,
sebagai pemilik saham Maxus diberitakan dalam pencemaran Teluk Jakarta dan
kasus-kasus penyelewengan kontrak bagi hasil di penambangan minyak lepas pantai
Jakarta.
Jadi, di balik pengerahan pasukan militer Indonesia dan Malaysia, dan di balik
perang diplomasi pemerintah Jakarta dan Kuala Lumpur, ada fakta Chevron-Texaco
versus Shell. Sebenarnya, para raksasa migas AS -- tidak hanya Chevron-Texaco
-- sudah lama menghadapi perusahaan Inggris-Belanda serta perusahaan Eropa
lain. Ini terlihat dari sejarah jatuhnya tambang-tambang migas di Indonesia
kepada berbagai perusahaan AS, baik di era penjajahan Belanda maupun sesudah
mereka mendepak Belanda di era pemerintahan Soekarno, seperti saat perebutan
Irian Barat dimana AS mendapat hadiah tambang emas Freeport.
Ketika ada peristiwa PRRI dan Permesta, tambang minyak Chevron dan Texaco di
Riau salah satu areal konsesi minyak mereka tidak diganggu oleh pemerintah,
TNI, dan gerakan insurgensi. George Aditjondro (1999) dalam buku Tangan-tangan
Berlumuran Minyak menyebut tahun 1957 Shell mulai didepak perusahaan AS. Di
Malaysia Shell berkuasa sesuai sejarah imperialisme Inggris dan hadiah
kemerdekaan Malaysia. Namun, itu hanya duel semu. Situasinya mirip dengan hadis
Nabi Muhammad SAW bahwa musuh-musuh Islam akan memperebutkan kita bagaikan
orang-orang berebut hidangan di atas meja. Mereka mungkin bertengkar, tapi bisa
juga berdamai bila makanan dibagikan kepada semua pihak secara proporsional.
Kesemuan itu juga terjadi saat terlihat ada kompetisi antarperusahaan migas AS.
Membangun Kesadaran
Sesungguhnya, pemilik perusahaan-perusahaan minyak dan gas itu adalah
orang-orang yang memiliki tujuan hidup, ideologi, dan visi-misi yang sama,
terutama bila dikaitkan dengan ambisi Yahudi menguasai dunia serta
menghancurkan dan mencegah Islam kuat kembali. Sebagian saham Shell dipegang
keluarga Rothschild, pendiri Bank of England, donatur Freemasonry dan gerakan
penumbangan Khilafah Islam yang saat itu berpusat di Istambul, Turki. Mereka
pula penyebab Palestina dicaplok Inggris yang belakangan diserahkan kepada
Israel. Sementara itu, perusahaan-perusahaan migas AS, seperti Exxon dan Mobil
Oil (belakangan merger menjadi Exxon-Mobil), Chevron dan Texaco (belakangan
Chevron mengakusisi Texaco), dan sebagainya, dikuasai keluarga dan turunan John
D Rockefeller. Kini, keluarga mereka memimpin pencegahan berdirinya kembali
Khilafah Islam, institusi pemerintahan berbasis Sunnah Nabi, yang dulu
ditumbangkan kapitalis Yahudi Inggris, Rothschild.
Adapun Mustafa Kemal Attaturk hanya aktor lapangan. Kesamaan latar belakang dan
ideologi itu yang memudahkan terbentuknya BP, gabungan perusahaan asal Inggris,
British Petroleum, dengan perusahaan-perusahaan AS, Arco (Atlantic Richfield
Company) dan Amoco. Apalagi, sejak dulu ada poros Anglo-Amerika (Inggris-AS)
yang didasari kesamaan agama (kristen Protestan), kesamaan ras (Anglo-Saxon)
dan kesamaan kepentingan dalam aspek gold (kekayaan ekonomi, termasuk tambang
migas dan emas), gospel (penyebaran agama dan nilai-nilai kristen), serta glory
(penguasaan dunia dan pencegahan berdirinya kembali Daulah Islam). Persaingan
Chevron-Texaco versus Shell juga sama tidak jujurnya dengan persaingan antara
AS dan Eropa dalam menghadapi persoalan Irak-Iran, serta reaktor nuklir Iran.
Dalam perang Iran-Irak, Iran didukung Uni Soviet dan beberapa negara Eropa,
sementara AS mendukung agen intelijennya, Saddam Hussein. Posisi berbeda
diambil dalam penyerangan Irak tahun 2003. Begitupun dengan kasus
Iran.
Dapat pula dinyatakan bila Indonesia menyerahkan konsesi Blok Ambalat kepada
ENI (dimiliki Italia), maka pemerintah Italia adalah pendukung kuat AS dalam
memerangi umat Islam di Irak, Afghanistan dan sebagainya. Penyerahan Blok East
Ambalat kepada Unocal (AS) juga sama: memodali penjajah memerangi kita dan
saudara kita. Begitu pula jika Petronas (Malaysia) menyerahkannya kepada Shell:
memodali Inggris dan Belanda menguasai kita. AS, Inggris, Belanda dan sekutu
protestan mereka sama mendukung Israel. Saat AS mengembargo TNI, Inggris
mengikutinya. Bahkan, mereka bekerja sama mengoperasikan satelit mata-mata
Echelon yang bisa menyadap semua alat telekomunikasi.
Berbagai kesamaan itu yang memungkinkan Petronas bekerja sama dengan perusahaan
AS, Exxon-Mobil dan Chevron-Texaco, menambang minyak dan memasang pipa di Chad
dan Kamerun, Afrika yang diresmikan tanggal 29 Juli 2003 (lihat arsip berita di&nbrp;
situs Petronas). Konflik hanya memperbesar keuntungan dan kekuasaan Barat.
Hampir semua senjata Indonesia buatan AS, sementara Malaysia didukung Inggris.
Akan ada alasan peningkatan belanja militer yang ujung-ujungnya menggemukkan
industri militer AS dan Inggris.
Padahal, AS sudah diuntungkan keputusan Pengadilan AS yang mewajibkan Indonesia
(Pertamina) membayar 305 juta dolar kepada Karaha Bodas Company untuk suatu
klaim yang tidak ada wujudnya, tidak pernah dikerjakannya.
Perusahaan-perusahaan minyak AS dan Eropa kian untung dengan kenaikan harga BBM
karena sebentar lagi mereka dibolehkan membuka SPBU di sini. Mereka menghendaki
harga BBM Indonesia tidak berbeda dengan harga internasional agar laba mereka
tidak berkurang karena selisih kurs.
Sebagai renungan, hingga akhir 2004 Chevron-Texaco dilaporkan memiliki cadangan
minyak sebanyak 11,25 miliar barrel. Bayangkan pula, ketika pendapatannya
melonjak 28 persen dari 121,3 miliar dolar AS tahun 2003 menjadi 155,3 miliar
dolarAS tahun lalu, maka laba bersih mereka naik 85 persen dari 7,2 miliar
dolar AS tahun 2003 menjadi 13,3 miliar dolar (Los Angeles Times, ibid). Adapun
laba Unocal naik 88 persen dari 643 juta dolar AS tahun 2003 menjadi 1,21
miliar dolar AS tahun 2004. Kini, semua angka itu akan terus melambung karena
kenaikan harga BBM domestik, reduksi pajak bagi mereka, pemberian konsesi
tambang bernilai ribuan triliun rupiah, dan rakyat Indonesia, Malaysia dan
lain-lain tetap saja tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri. RI dan Malaysia
harus sadar bahwa banyak pihak menghendaki mereka tetap berkelahi setelah
sebelumnya gagal meraih keluhuran kemanusiaan dan persaudaraan dalam persoalan
TKI. Wajar, berdiplomasi memakai alat pertahanan (gunboat diplomacy).
Mencari Solusi
Dalam menyikapi konflik ini, yang pertama kali harus diingat adalah bahwa
Malaysia dan Indonesia adalah sama-sama negeri Islam dengan penduduk mayoritas
muslim. Sebagai sesama muslim, keduanya tentu adalah bersaudara, meski hidup
dalam wilayah berbeda. Persaudaraan Islam tidaklah mengenal batas teritorial.
Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah (Q.S.
al-Hujurat: 10)
Di masa kejayaan Islam, umat Islam di seluruh dunia hidup dalam naungan daulah
khilafah. Tapi pada tahun 1924, payung dunia Islam itu runtuh dengan hancurnya
Khilafah Utsmani yang berpusat di Turki. Setelah itu, umat yang dulu bersatu
terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara, termasuk di antaranya Indonesia
dan Malaysia dengan beragam konflik yang mewarnai, diantaranya perebutan
wilayah sebagaimana kini tengah terjadi. Dari sini bisa ditarik kesimpulan,
bahwa sesungguhnya akar persoalan di balik krisis Ambalat bukanlah masalah
perbatasan, melainkan karena adanya doktrin nation state yang melahirkan negara
bangsa. Doktrin ini pula, bersama dengan paham nasionalisme, yang digunakan
oleh penjajah untuk mengerat-ngerat negeri-negeri muslim dan mempertahankan
perpecahan di seluruh dunia Islam.
Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan secara arif dan rasional, akan dengan
mudah memicu perang terbuka antara Malaysia dengan Indonesia, sebagaimana yang
dituntut oleh sebagian kalangan yang akhir-akhir ini kian nyaring terdengar di
Indonesia. Bila itu benar-benar terjadi, kedua negara pasti akan mengalami
kerugian besar. Sementara, yang diuntungkan justru pihak lain. Mengapa?
Pertama, perang pasti akan menguras sumberdaya kedua negara (dana, manusia,
waktu dan tenaga). Sementara, secara ekonomi, karena konsesi eksploitasi migas
telah diberikan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia kepada perusahaan minyak
asing, maka siapa pun yang kelak akan menguasai blok itu, perusahaan dan negara
tempat perusahaan itu berasal itulah yang diuntungkan. Kedua, secara politik,
jika masing-masing pihak bersikukuh dengan klaimnya, maka bisa jadi kawasan
tersebut akan diinternasionalisasi oleh badan dunia, sebagaimana yang pernah
hendak dilakukan terhadap al-Quds. Jika demikian, maka baik
Indonesia maupun Malaysia akan sama-sama rugi. Sementara, yang akan
diuntungkan lagi-lagi tentu negara-negara yang mempunyai pengaruh paling kuat
di badan-badan dunia, baik di Mahkamah Internasional, PBB, maupun yang lain.
Ketiga, dari aspek pertahanan dan keamanan, jika konflik bersenjata antara
Indonesia dan Malaysia itu sampai pecah, pasti akan menjadi justifikasi bagi
pihak asing, khususnya negara-negara penjajah tadi agar bisa melakukan
intervensi di kawasan tersebut. Maka persoalan akan menjadi semakin rumit, dan
bisa dipastikan konflik tersebut akan berlarut-larut. Ini seperti yang dialami
oleh Suriah dan Lebanon, atau India dan Pakistan.
Oleh karena itu, penyelesaikan konflik Ambalat harus dikembalikan kepada akar
masalah, yakni karena hilangnya persatuan dan kesatuan umat Islam di bawah
naungan daulah khilafah. Dan dari melihat duduk persoalan yang sebenarnya
sebagaimana dijelaskan di atas, krisis Ambalat tersebut semestinya harus
diselesaikan dengan cara damai, bukan melalui konfrontasi, apalagi perang yang
akan merusak persaudaraan Islam. Maka, penyelesaian melalui jalur diplomasi
inilah yang paling baik, yakni dengan cara mengembalikan penguasaan wilayah itu
kepada pihak pertama yang lebih dulu menguasai wilayah itu, yaitu Indonesia.
Prinsip ini ditegaskan Rasulullah saw dalam hadits:
Mina adalah hak bagi siapa saja yang terlebih dahulu sampai. (H.R. Hakim, Ibn
Huzaimah, Ibn Majah, at-Tirmidzi, dan al-Baihaqi)
Apalagi berdasar bukti yang ada sesuai dengan hukum kelautan, secara
historis wilayah Ambalat sebelumnya merupakan bagian dari wilayah kesultanan
Balungan, yang kini menjadi salah satu kabupaten di Kaltim. Dengan demikian,
Indonesialah yang lebih berhak terhadap wilayah tersebut. Artinya, pemerintah
Indonesia harus bisa membuktikan kepada pemerintah Malaysia, bahwa Indonesialah
yang lebih berhak atas wilayah tersebut, baik dari aspek kesejarahan maupun
dokumen hukum kelautan. Sementara pihak Malaysia semestinya berbesar hati,
bahwa klaim mereka atas blok Ambalat itu sama sekali tidak didukung oleh bukti
yang kuat, termasuk bukti sejarah. Sebagai sesama negeri muslim, pemerintah
kedua negara harus menyadari bahwa Islam sama sekali melarang konfrontasi,
apalagi perang terbuka. Karena itu, segala bentuk konfrontasi harus
dihindari.
Meski demikian, semestinya pemerintah Indonesia tidak memberikan konsesi
pengelolaan blok kaya migas itu kepada perusahaan asing dan swasta. Dalam
pandangan syariah, migas merupakan milik rakyat, bukan milik negara. Karenanya,
negara tidak berhak memberikan konsesi apapun kepada pihak swasta. Maka,
tindakan pemerintah Indonesia memberikan konsesi eksploitasa migas blok
Ambalat kepada ENI dan Unocal, atau tindakan pemerintah Malaysia memberikan
konsesi kepada Shell melanggar prinsip kepemilikan rakyat. Apalagi
kenyataannya, perusahaan yang mendapatkan konsesi itu adalah perusahaan yang
notabene berasal dari Inggris dan Amerika yang dikenal sebagai negara penjajah
modern.
Akhirnya, persoalan ini semakin menguatkan keyakinan kita, bahwa akar
masalahnya adalah karena negeri-negeri muslim yang semula bersatu di bawah
naungan bendera Lailaha Illa-Llah Muhammadurrasulullah itu kini telah terpecah
belah dengan egonya masing-masing. Diyakini bahwa persoalan semacam ini akan
terus berlangsung hingga dunia Islam bersatu kembali di bawah naungan daulah
Khilafah. Oleh karena itu, keberadaan daulah khilafah bukan saja wajib, tapi
juga perlu untuk menjaga persatuan dan kesatuan negeri-negeri kaum muslim. Jika
tidak, umat Islam akan terus-menerus disibukkan dengan riak-riak seperti ini
yang membuatnya semakin lemah dan semakin lemah. Sampai kapan?
